AMBON — Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Maluku, James Timisela, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut. Keputusan itu disampaikan kepada wartawan di Ambon, Sabtu (9/8) malam, disertai kritik terhadap mekanisme kerja internal partai yang dinilainya menyimpang dari aturan organisasi.
Timisela menegaskan, kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris kerap dilangkahi. Salah satu pemicu adalah proses revitalisasi kepengurusan DPD I Golkar Maluku yang, menurutnya, dilakukan tanpa melibatkan dirinya secara resmi.
“Revitalisasi kepengurusan seharusnya dibicarakan dan disetujui oleh pelaksana tugas ketua serta sekretaris sesuai mekanisme yang berlaku. Namun saya tidak pernah diberitahu, tidak diajak membicarakan, dan tidak menandatangani surat pengusulan tersebut,” ujarnya.
Ia juga menilai rapat pleno diperluas yang belakangan digelar tidak dikenal dalam hierarki musyawarah partai. Forum itu, kata dia, justru digunakan untuk mengusulkan pergantian pengurus, padahal perubahan struktur semestinya hanya dilakukan pada kader yang meninggal dunia, pindah partai, atau menjadi pegawai negeri sipil.
“Sejak awal saya sudah mengingatkan bahwa pergantian di masa kepengurusan yang tersisa satu-dua bulan tidak akan menguntungkan partai. Namun masukan itu tidak diindahkan,” kata Timisela.
Ia menuding Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Maluku, Umar Lessy, mengambil langkah di luar kewenangan. Sebagai kader yang menjunjung etika dan moral partai, ia mengaku memilih mundur daripada bertahan dalam situasi yang dianggap tidak sehat.
Meski demikian, Timisela memastikan tetap setia sebagai kader Golkar. Ia menyebut pengunduran diri ini diambil demi menjaga marwah partai dan menghindarkan Golkar dari konflik internal yang dapat menurunkan elektabilitas.
“Saya mencintai partai ini. Keputusan ini demi masa depan Golkar, agar tidak terjebak dalam konflik yang tidak perlu,” ujarnya.
Timisela juga mengkritik penunjukan Plt Ketua DPD I Golkar Maluku berdasarkan Surat Keputusan Nomor 97/DPP/GOLKAR/VII/2025, yang dinilainya tidak sesuai dengan rekomendasi hasil sidang Dewan Etik.
Terkait dinamika internal, ia menyatakan dukungan terhadap rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) jika bertujuan menyehatkan partai dan membuka ruang partisipasi luas bagi kader. “Munaslub adalah momentum untuk mengembalikan soliditas partai. Kalau tujuannya menyehatkan partai, saya mendukung,” kata Timisela.
Walau tidak lagi memiliki hak suara, ia menegaskan siap memanfaatkan jaringan politiknya untuk membantu konsolidasi partai, termasuk di tingkat DPD kabupaten/kota. “Siapapun kandidat yang maju, saya akan berada di barisan demi kepentingan partai,” pungkasnya. (*)
